• 15

    Jan

    ANALISA AMATIR: PERANG KOTA BOM SARINAH

    Analisa ini berdasarkan blogwalking, penjelajahan baik dari media mainstream dan media non mainstream. Hasil bacaan kemudian direduksi berdasarkan tema dan dianalisa. Soal kebenaran saya serahkan kepada para pembaca blog ini. Peristiwa teroris melalui peristiwa bom sarinah tepatnya bom komplek bisnis thamrin menyita perhatian saya. Terdorong dari rasa penasaran apa dibalik motif dan tujuan dari serangan teroris yang sering disebut media sebagai terror bom sarinah. Hasilnya cukup mengejutkan, Indonesia memang dijadikan target teroris. Hasil analisa saya ini bukan untuk mengecilkan hati masyarakat Indonesia, atau untuk mengkritik hastag yang dibangun di sosial media, #kamitidaktakut. Masyarakat memang tak perlu takut, namun setidaknya harus memahami apa dibalik peristiwa bom sarinah. Perist
  • 23

    Jan

    Pemilu Serempak dan gugatan uji materi Undang-undang Pilres

    Yusril Ihya Mahendra sekali lagi menunjukan kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara. Uji gugatan materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang diajukannya tidak diarahkan untuk menguji presidensial threshold. Namun untuk menguji satu pemilu (serempak) seperti yang diamanatkan UUD 1945. Uji materi UU tersebut berimplikasi pada tidak berlakunya presidensial thresshold. Yudisial review yang diajukan Yusril Ihya Mahendra akan diputuskan mahkamah konstitusi hari ini (23/01). Keputusan MK tersebut sangat ditunggu-tunggu banyak kalangan terutama kalangan partai politik. Dilihat dari jejaring kepentingan (jejaring kebijakan) kemungkinan besar MK akan mengabulkan yudisial review UU pilres tersebut. Hal ini berarti akan mengubah peta persaingan capres. 12 Parpol pese
  • 15

    Sep

    Desa di era desentralisasi

    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pembagian desa menjadi desa yang bersifat geneologis dan administratif inilah yang menjadi alasan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, memandang otonomi desa sebagai hak berian atau hak bawaan. Desa yang bersifat geneologis adalah desa asli dan merupakan Desa Adat. Desa Adat adalah sistem pemerintahan yang terjalin
  • 14

    Sep

    Sejarah Pemerintahan Desa

    Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang kita kenal dengan istilah IGO (Inslanche Gemeente Ordonnatie) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681. Saparin dalam Kusnadi (2006) menjelaskan : Sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 Tahun 1938 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan w
  • 12

    Sep

    Feminisme di Indonesia

    Lalu bagaimana dengan kaum perempuan di Indonesia; apakah mereka merupakan bagian masyarakat yang terbuang, kelas masyarakat tanpa eksistensi dan tidak mempunyai arti dan makna seiring kehadiran manusia di jagad ini? Argumentasinya tidak! Sebab kehadiran kaum perempuan telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika kehidupan itu sendiri kendati sumbangsih mereka lebih sering diklaim tidak setara dengan apa yang telah diraih kaum laki-laki. Barangkali absurd untuk menilai kenyataan tersebut apabila kaca mata yang kita pakai adalah produk modern. Namun kesaksian sejarah tidak bisa diabaikan. Dalam masa modern, masih ada pihak ataupun perlakuan yang menempatkan kaum perempuan hanya sekadar sebagai pelengkap kalau enggan disebut sebagai masyarakat kelas dua. Sesungguhnya pernyataan awal di
  • 11

    Sep

    Kritik Atas Teori Feminis Liberal

    Mengapa mulai dari feminis liberal? Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum beranjak ke pemikiran feminis yang lebih njlimet. Peneliti memilih membuka kembali ingatan pada teori ini, sebab dari teori feminis liberal inilah sebagian besar teori feminis kontemporer berpijak. Feminis kontemporer seringkali mendefinisikan diri sebagai reaksi kritis terhadap feminisme liberal. Pun dalam konteks Indonesia, pemikiran liberal ini tak hanya sebagai pijakan kritis, melainkan hingga saat ini masih mendapatkan 20 Sesungguhnya penulis tidak terlalu nyaman menggunakan istilah Barat, karena itu memuat intensi tendensius yang mengkotak-kotakkan epistemologi
- Next

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me