Mengungkap Problematika Perguruan Tinggi Non Aktif

1 Dec 2015

Dunia pendidikan tinggi kita sedang diramaikan gara-gara jual beli ijazah yang dilakukan beberapa kampus swasta yang abal-abal. Ini bukan masalah baru yang dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi Indonesia. Fenomena ini sudah lama terjadi, bahkan cenderung dibiarkan oleh negara, akibat lemahnya negara dalam mengawasi dunia pendidikan. Praktek jual beli ijasah palsu ibarat fenomena gunung es. Beberapa kali terjadi pergantian mendiknas/mendikbud yang diiringi dengan pergantian pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), tetapi juga nyaris tak tersentuh. Ibarat kebal dari hukum, praktik jual beli ijazah terus berlangsung, bahkan semakin subur. Namun seiring dengan menguatnya sistem teknologi dunia informasi, Ditjen Dikti membuat terobosan baru dalam pengawasan pendidikan Tinggi. Terobosan baru tersebut adalah mengaitkan sistem otonomi kampus dengan sistem administrasi terbuka secara online.
Fenomena perguruan tinggi non aktif di Indonesia adalah sebagai dampak DIKTI memperkuat pengawasan terhadap praktek otonomi sesuai dengan UU pendidikan kampus secara online. Laporan Situs berita online tempo.co melaporkan 235 Perguruan Tinggi telah dinonaktifkan oleh DIKTI. Penonaktifan perguruan tinggi tersebut selain menertibkan administrasi kampus dan ketaatasan kampus terhadap UU DIKTI, juga untuk menghentikan praktek jual beli ijasah palsu yang seperti fenomena gunung es. Praktek jual beli ijasah ditinjau dari perspektif Emil Durkeim adalah sebuah anomi. Individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, tetapi tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut secara sah karena keterbatasan sosial. Anomi ini terjadi menurut Pakar Pendidikan dari Lembaga penelitian Indonesia Titik Handayani berakibat perilaku menyimpang individu. Adanya gaya hidup hedonisme, dengan situasi yang sulit, juga mendorong masyarakat dan seseorang menghalalkan segala cara dan instan menjadi factor pendoring utama anomi tersebut.
Studi Koentjaraningrat tentang anomi di Indonesia menyatakan beberapa dekade silam, Koentjaraningrat telah mensinyalir kecenderungan mentalitas menerabas yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Diksi ini barangkali akan sangat tepat untuk menggambarkan kasus perguruan tinggi fiktif ini, yang merupakan fakta betapa memprihatinkannya kualitas pendidikan tinggi kita. Menurut Koentjaraningrat mentalitas menerabas merupakan sebuah kecenderungan yang menghinggapi masyarakat kita untuk mencari jalan pintas dengan perjuangan dan pengorbanan yang seminimal mungkin guna mencapai target yang diinginkannya. Dalam bahasa psikologi, kita mengenal konsep hedonisme, sebuah faham yang mendewakan kesenangan pribadi dengan menyingkir sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesulitan dan kesengsaraan. Kita akan mengkaji lebih jauh, betapa mentalitas menerabas yang hedonis ini telah sedemikian parah menjangkiti masyarakat kita melalui analisis atas kasus ini.
Untuk mencegah dampak yang lebih luas penyakit sosial mentalitas menerabas, Kementerian Ristek & dikti melalui Menterinya M Natsir memperbaiki dan memperkuat mekanisme kontrol Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang akan berubah namanya menjadi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLPT). LLPT akan memantau perguruan tinggi swasta secara online untuk menghindari praktik jual beli ijazah palsu. Upaya yang dilakukan kemenristek DIKTI mirip yang dilakukan rejim orde baru dalam memodernisasi Indonesia. Proses Modernisasi Indonesia yang dipandegani Profesor Antropologi Koentjaraningrat yang menggunakan teori strukturalis fungsional Talcot Parson. Teori fungsional Talcot Parson menyebutkan prilaku social sangat dipengaruhi oleh budaya dan struktur di atasnya. Dari preposisi yang diajukan Talcot Parson tersebut, Koentjaraningrat memformulasi modernisasi Indonesia dengan melakukan perubahan sistem budaya oleh negara. Budaya jawa yang mengenal nilai “Nerimo Ing Pandum” dianggap Koentjaraningrat menghampat modernisasi Indonesia yang berakar dari nilai kapitalisme. Untuk itu Koentjaraningrat melakukan modernisasi Indonesia melalui penyeragaman dengan kekuatan rejim otoriter orde baru. Meski, terdapat Kelemahan dari formulasi modernisasi Koentjaraningrat yang mengakibatkan terberangusnya keanakaragaman keraifan budaya Indonesia.
Penerapan teori stukturalis-fungsionalis oleh Kemenristekdikti diyakini penulis akan efektif dalam menjaga keteraturan sosial dalam tata kelola pendidikan tinggi yang baik. Sistem pengawasan DIKTI merupakan kontrol sistem dari stuktur sosial yang dianggap mempunyai nilai yang paling tinggi. Sistem pengawasan DIKTI yang berbasis Pangkalan DIKTI Online mengadopsi prinsip Good Governance, akuntabiltas, pengawasan, daya tanggap, efesiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, dan rule of law. Penerapan sistem pengawasan DIKTI juga berusaha mengkombinasikan teori struktrurasi dari Antony Gidden yang melihat fenomena run away world. Penerapan sistem pangkalan data online dapat mengawasi otonomi perguruan tinggi dalam proses belajar mengajar. Keseimbangan rasio-dosen mahasiswa, jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa hingga lulus, jumlah SKS dosen mengajar bisa dipantau bersama secara online oleh masyarakat secara luas. Kegunaan sistem pangkalan data DIKTI online antara lain, membantu assessor DIKTI untuk mengupdate status akreditasi dosen/prodi/universitas dan bagi masyarakat bisa memudahkan memantau mana universitas/perguruan tinggi swasta yang berkualitas.


TAGS pendidikan peristiwa


-

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me