Pemilu Serempak dan gugatan uji materi Undang-undang Pilres

23 Jan 2014

Yusril Ihya Mahendra sekali lagi menunjukan kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara. Uji gugatan materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang diajukannya tidak diarahkan untuk menguji presidensial threshold. Namun untuk menguji satu pemilu (serempak) seperti yang diamanatkan UUD 1945. Uji materi UU tersebut berimplikasi pada tidak berlakunya presidensial thresshold.

Yudisial review yang diajukan Yusril Ihya Mahendra akan diputuskan mahkamah konstitusi hari ini (23/01). Keputusan MK tersebut sangat ditunggu-tunggu banyak kalangan terutama kalangan partai politik. Dilihat dari jejaring kepentingan (jejaring kebijakan) kemungkinan besar MK akan mengabulkan yudisial review UU pilres tersebut.

Hal ini berarti akan mengubah peta persaingan capres. 12 Parpol peserta pemilu masing-masing berhak menggunakan tiketnya untuk mengajukan calon presiden. Capres alternatif yang memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai survey berpeluang kembali mendapatkan kendaraan politik untuk maju sebagai capres atau cawapres. Peran parpol akan semakin penting untuk menjaring kadernya sendiri menjadi capres dan mencari cawapres yang bisa mendongkrak perolehan suara capres yang diusungnya. Persaingan internal parpol akan semakin tinggi untuk merebutkan tiket capres.

Dikabulkannya yudisial review UU pilpres akan berdampak positif terhadap demokrasi di Indonesia. Selain menghemat biaya penyelenggaraan pemilu, peluang warga negara untuk dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres semakin lebar. Capres tidak perlu lagi beli parpol untuk dapat menggalang koalisi untuk penuhi presidensial threshold. Dampak lainnya adalah mengurangi biaya parpol terutama biaya saksi-saksi parpol di TPS. Dikabulkannya yudisial review hari ini, masih ada kesempatan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu secara serempak. Pemilu legislatif yang sedianya pada tanggal 9 April dapat diundur atau disatukan dengan jadwal pemilu presiden pada bulan Juli nantinya. Kekosongan kekuasaan tidak akan terjadi sebab presiden masih bisa dilantik pada bulan oktober seiring habisnya masa jabatan presiden 2009-2014.

Yudisial review yang diajukan yusril ihya mahendra bila dikabulkan MK akan mengefektifkan sistem tata negara terutama sistem presidensial. Di satu sisi parlementary threshold tetap diterapkan untuk merampingkan parpol yang jarak ideologi antar parpol kian menipis. Di sisi lain rakyat diberi kesempatan untuk memilih presiden alternatif. Perampingan parpol akan berdampak presiden tidak lagi banyak bertransaksi politik untuk menjalankan kebijakannya terutama kebijakan yang bertumpu pada visi, misi yang merupakan janji politik untuk mensejahterakan rakyat.


TAGS yusril yudisial review pileg pilpres


-

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me