Desa di era desentralisasi

15 Sep 2013

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pembagian desa menjadi desa yang bersifat geneologis dan administratif inilah yang menjadi alasan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, memandang otonomi desa sebagai hak berian atau hak bawaan. Desa yang bersifat geneologis adalah desa asli dan merupakan Desa Adat. Desa Adat adalah sistem pemerintahan yang terjalin secara fungsional dan bukan secara struktural. Hal tesebut tercermin dari fungsi pokoknya adalah di bidang adat dan agama.
Desa yang bersifat administratif merupakan desa hasil pemekaran, karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen. Desa tersebut dikategorikan sebagai Desa Dinas. Desa Dinas merupakan lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah administrasi kepemerintahan. Desa ini dikepalai oleh seorang Lurah/Kepala Desa.
Meletakkan desa dalam konteks desentralisasi dan demokrasi desa merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi tanpa disertai demokrasi sama saja dengan memindahkan sentralisasi dari pusat ke daerah/desa. Sebaliknya demokrasi tanpa sentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh antara pemerintah dan rakyat atau menjatuhkan partisipasi masyarakat, tujuan penting dari desentralisasi adalah mendorong demokrasi lokal [Smith (1985), dalam Juanda Nawawi (2002)].
Desentralisasi demokrasi merupakan bentuk pengembangan hubungan sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal dan antara pemerintah lokal dengan warga masyarakat. Desentralisasi demokrasi padat mengelola kekuasaan untuk mengembangkan kebijakan, perluasan, proses demokrasi pada level pemerintahan yang lebih rendah, dan mengembangkan standar yang menjamin bahwa demokrasi berlangsung secara berkelanjutan [Rondinelli (1988), dalam Juanda Nawawi (2002)].
Desa memasuki era baru ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang RI tentang Otonomi Daerah. Keduanya secara normatif, diharapkan bisa mendorong kemandirian, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mendekatkan pelayanan publik, menigkatkan pemerintahan lokal yang transparan dan akuntabel serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal. UU Otoda sedikit banyak telah memberikan ruang eforia kebangkitan semangat lokalitas dan otonomi desa.
Akan tetapi euforia itu tidak semanis yang dibayangkan, karena tetap saja desa masih dipandang sebelah mata dan seringkali diperlakukan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten, yang tetap menjadi sub-ordinat yang harus tunduk pada perintah kabupaten. Padahal dalam tata pemerintahan Indonesia saat ini, kehadiran unit pemerintahan pada level desa tidak bisa ditolak dan yang menjadi persoalan bukan boleh tidaknya pemerintah memiliki pemerintahan pada level desa, melainkan bagaimana desa tersambung dengan rantai pembuatan kebijakan yang panjang dan berlapis-lapis tersebut dalam jajaran birokrasi pemerintahan di Republik ini.


TAGS


-

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me