Sejarah Pemerintahan Desa

14 Sep 2013

Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang kita kenal dengan istilah IGO (Inslanche Gemeente Ordonnatie) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681. Saparin dalam Kusnadi (2006) menjelaskan :

Sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 Tahun 1938 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa dan anggota Pamong Desa.

IGO dan IGOB tersebut secara efektif berlaku dari tahun 1906 1942, namun secara tidak resmi dipakai terus sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, walaupun sebelumnya pada tahun 1965 lahir peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang desa yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Namun secara praktis undang-undang tersebut tidak sempat diberlakukan karena pada tahun itu juga terjadi pemberontakan G.30.S/PKI.
Pada tahun 1999 pengaturan tentang desa mengalami berbagai perubahan dan dimasukkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 mengatur desa secara seragam, maka dalam UU Nomor 22 tahun 1999 pengaturan tentang desa menjadi beragam dan memberikan kemungkinan suatu daerah menentukan sendiri bentuk pemerintahan desanya. Ketentuan ini pun tidak jauh berbeda dari apa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, memuat pengaturan tentang desa pada Bab XI Pasal 200 Pasal 216. Pada penjelasan dari Ketentuan Umum tentang Desa disebutkan bahwa Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.


TAGS


-

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me