Feminisme di Indonesia

12 Sep 2013

Lalu bagaimana dengan kaum perempuan di Indonesia; apakah mereka merupakan bagian masyarakat yang terbuang, kelas masyarakat tanpa eksistensi dan tidak mempunyai arti dan makna seiring kehadiran manusia di jagad ini? Argumentasinya tidak! Sebab kehadiran kaum perempuan telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika kehidupan itu sendiri kendati sumbangsih mereka lebih sering diklaim tidak setara dengan apa yang telah diraih kaum laki-laki.
Barangkali absurd untuk menilai kenyataan tersebut apabila kaca mata yang kita pakai adalah produk modern. Namun kesaksian sejarah tidak bisa diabaikan. Dalam masa modern, masih ada pihak ataupun perlakuan yang menempatkan kaum perempuan hanya sekadar sebagai pelengkap kalau enggan disebut sebagai masyarakat kelas dua. Sesungguhnya pernyataan awal di atas merupakan potret yang mewakili realitas bagaimana kaum perempuan pernah ditindas, dibatasi hak-haknya dalam ranah apapun. Juga merupakan ungkapan nurani yang keluar dari hegemoni kekuasaan yang melegalkan diskriminasi gender terhadap perempuan. Berabad-abad lamanya perempuan Indonesia hidup tatanan patriarki
ang sungguh tidak berpihak pada asas egaliter, sehingga aktivitas yang dilakukan lebih bernuasa pelayan dalam segala aspek; memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani suami sedangkan perkara-perkara yang ada di luar rumah tangga merupakan wilayah tabu.
Dalam konteks seperti di ataslah affirmative action bagi perempuan Indonesia dicanangkan. Berbekal paradigma liberalis yang menuntut kesetaraan hak politik perempuan atas laki-laki, perempuan didorong terjuan di dunia politik. Sebuah dunia yang timpang gender dan memang belum bisa ramah bagi perempuan. Lalu timbullah masalah baru, yang lagi-lagi menyudutkan perempuan.
Dalam kondisi politik tertentu, masalah feminisme selalu hadir, khususnya selama
perempuan tetap tersubordinasi. Feminisme sendiri menentang proses subordinasi tersebut. Terkadang perlawanannya bersifat kolektif dan dengan penuh kesadaran. Namun, kerap pula perlawanannya bersifat sendiri-sendiri dan dengan setengah kesadaran. Dengan bermacam model perlawanan tersebut, gerakan pembebasan perempuan di Indonesia seperti jalan di tempat, hanya sebatas reformasi regulasi, yang belum tentu diiringi implementasi yang memadai.
Semenjak demokrasi tersemai pasca jatuhnya otoritarianisme Orde Baru, gerakan pembebasan perempuan tumbuh subur. Gerakan ini mmenjadi ragam pokok feminisme di Indonesia pasca reformasi. Beraneka nama gerakan demikian mencerminkan konteks politik, asal kemunculannya dan kata-kunci yang membedakannya. Namun menurut penelusuran penulis dalam beberapa paham gerakan feminisme di Indonesia, mencerminkan kelahirannya
dari bentuk feminisme awal36 yang terjadi di Eropa dan Amerika.
Jika dicermati, feminisme Eropa dan Amerika awal menggunakan bahasa “hak” dan “kesetaraan”. Dua kata ini yang seringkali dijumpai pula dalam diktat dan referensi teoritis gerakan perempuan di Indonesia pasca reformasi, bahkan hingga saat ini. Atas nama hak dan kesetaraan ini pulalah affirmative action bagi perempuan di Indonesia mendapatkan fondasi yang kokoh.
Namun belakangan, kalangan pengritik mulai mengetengahkan penggunaan istilah
penindasan, subordinasi, dan kebebasan. Istilah itu menjadi kata kunci untuk kalangan aktivis politik baru. Aliran itu menyatakan dirinya sebagai “gerakan pembebasan perempuan”. Meski demikian arus ini belum mendapatkan tempat yang layak dalam konteks gerakan perempuan di Indonesia. Meski demikian, perubahan dalam bahasa bisa dicatat dan merefleksikan suatu perkembangan pemikiran yang bermakna di dalam perspektif politik feminisme kontemporer. Asumsi teoritis yang mendasari pemikiran kritis ini merujuk pada pemahaman bahwa tidak ada entitas tunggal apapun yang bisa merepresentasikan perempuan. Perempuan bukanlah hal yang sebangun dengan feminis; menjadi feminis mengandaikan pemahaman khas yang
dipolitisasi tentang menjadi perempuan.


TAGS


-

Author

twitter @ahmadzainul

Follow Me